aksi Demonstrasi KOMPAK yang meminta KPK mengusut dugaan Keterlibatan Airlangga di kasus PLTU Riau-1. (foto istimewa)

Editornews.id, Jakarta – Komando Aksi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi atau KOMPAK mendatangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak lembaga antirasuah itu untuk segera menuntaskan kasus Korupsi di proyek PLTU Riau-1.

“Kasus korupsi sudah sangat marak di Negeri ini. Belakangan, kasus KKN di PLTU Riau-1 menjadi topik perhatian KOMPAK karena sudah jelas banyak problematika yang telah terjadi, dalam hal ini yang melibatkan pejabat negara termasuk indikasi dugaan keterlibatan Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar,” ujar Yonpi Alfarizi dalam siaran pers yang diterima redaksi, Rabu (18/9/2019) sore.

Menurut Yonpi, kasus dugaan keterlibatan Airlangga terungkap dalam kesaksian Mantan wakil ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih yang sudah lebih dulu di Vonis dalam skandal korupsi PLTU Riau-1.

Dalam kesaksiannya, Eni pernah menghadiri pertemuan dirumah ketua Umum Partai golkar Airlangga Hartarto, atau yang kerap disebut sebagai AH. Tetamunya adalah Kotjo, Idrus Marham, dan Ketua Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng.

“Bahwa di kediaman pribadi AH lah yang menjadi awal titik kumpul untuk merencanakan sebuah dugaan kejahatan tersebut. Eni dan Idrus diduga bersama-sama mnenerima uang sebesar Rp6,25 miliar dari Kotjo secara bertahap. Eni mengaku sebagian dari Rp2 miliar yang dirinya terima dari Kotjo digunakan untuk keperluan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar pada Desember 2017.” terang Yonpi.

Menurut Yonpi berdasarkan kesaksian Eni, pertemuan dilaksanakan setelah AH menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru.

“Setelah Pak AH menjadi Ketum Golkar, diadakan pertemuan di rumah pribadi Pak AH. Hadir dalam pertemuan itu Pak AH, Mekeng, Idrus, Bu Eni dan Pak Kotjo. Pertemuan itu digelar di rumah pribadi AH pada Januari 2018 lalu. Pertemuan itu tidak lain membicarakan tindak lanjut kepentingan Kotjo menggarap proyek PLTU Riau 1. Pastinya kepentingan Kotjo yang dibahas di situ karena belum tuntas kontraknya, mengingat Pak SN sudah tidak lagi Ketum Golkar. Permasalahan ini harus segera dituntaskan sampai keakar-akarnya jangan sampai tebang pilih,” terang Yonpi.

” Kami yang tergabung dalam KOMPAK meminta KPK untuk, pertama, Usut tuntas skandal korupsi PLTU RIAU-1, kedua, Tangkap para mafia PLTU RIAU-1! ketiga, Bebaskan Indonesia dari Korupsi!,” tandas Yonpi Alfarizi.

Sebelumnya, dalam aksi yang dilakukan Front Rakyat Anti Korupsi atau FRAKSI, yang juga mendesak pengusutan kasus yang sama, diungkap ada sekelompok diduga preman yang mengaku oknum pendukung Airlangga Hartarto telah mengintimidasi peserta aksi. Bahkan ada satu peserta Aksi dari FRAKSI yang mengaku sempat dipukul preman-preman tersebut.

FRAKSI kemudian melaporkan kejadian intimidasi dan kekerasan itu ke Polres Jakarta Selatan. FRAKSI menduga, pelaku kekerasan adalah orang-orang bayaran.

Diposisi yang sama, persoalan serupa juga dialami oleh KOMPAK. Menurut Yonpi Alfarizi, pada aksinya hari ini, lagi-lagi ada gangguan dari puluhan preman yang diduga kuat kembali melakukan intimidasi dan berlaku kekerasan verbal.

Yonpi menyayangkan sikap aparat kepolisian yang tidak bertindak, padahal menurut Yonpi, intimidasi dan kekerasan yang dilakukan sekelompok preman-preman diduga berkulit gelap itu telah mengancam demokrasi di Gedung KPK.

Selain itu, dari pantauan KOMPAK, terlihat di seberang gedung KPK ditongkrongi para terduga preman tersebut. (*)