Editornews.id, Jakarta – Nama ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto disebut-sebut dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jakarta Pusat dalam sidang terdakwa pemegang saham PT Blackgold Natural Resources Johannes B Kotjo terkait kasus suap kerjasama pembangunan PLTU Riau-1.

Nama Airlangga Hartarto disebutkan oleh Eni Maulani Saragih, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI yang kini tengah menjalani hukuman atas keterlibatannya dalam kasus korupsi proyek tersebut.

Saat Eni menjadi saksi dalam sidang terdakwa Johannes B Kotjo, Eni mengaku pernah ada pertemuan di rumah Airlangga yang dihadiri oleh dirinya, Johannes Kotjo, mantan Sekjen Golkar Idrus Marham, dan Ketua Fraksi Golkar di DPR Melchias Marcus Mekeng.

“Ya waktu itu kami memang ke rumah Pak Airlangga Hartarto, ada saya, Pak Kotjo, Pak Idrus Marham dan Pak Mekeng,” kata Eni kepada majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, seperti dikutip Tirto.id, Kamis (11/10/2018)

Eni sendiri diketahui, telah divonis enam tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan atas perbuatannya. Eni juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 5,087 miliar dan 40.000 dollar Singapura.

Majelis hakim juga mencabut hak Eni untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun setelah Eni selesai menjalani pidana pokok. Dalam amar putusannya, Eni terbukti menerima suap Rp 4,750 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd. Uang tersebut diberikan dengan maksud agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Atas disebutnya nama Airlangga Hartarto, KPK hingga saat ini belum menetapkan status hukum atas dugaan keterlibatan Airlangga Hartarto yang disampaikan oleh Eni Maulani Saragih. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dan perhatian dari berbagai kalangan, antara lain dari Front Rakyat Anti Korupsi (FRAKSI).

FRAKSI yang terdiri dari tokoh masyarakat, aktivis, mahasiswa dan pemerhati hukum dan politik berencana akan kembali datang ke Gedung KPK pada Senin, (16/9/2019) sekira pukul 11.00 Wib, untuk mempertanyakan sekaligus memberikan dukungan kepada KPK terkait kasus Mega korupsi PLN yang menyeret sejumlah Pejabat Tinggi Negara, antara lain Airlangga Hartarto.

FRAKSI menegaskan, bersama ratusan massa dari berbagai komponen akan kembali hadir unjuk rasa ke Gedung KPK pada Senin 16/9/2019,

“Hal ini sebagai bentuk keprihatinan sekaligus dukungan kepada KPK atas kemelut Mega korupsi Proyek PLN yang belum tuntas dan memproses hingga menetapkan status hukum terhadap sejumlah pejabat negara yang diduga terlibat dalam kasus tersebut,” tegas Yusuf. (*)