Makassar, Editornews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis fakta terkait besarnya dugaan penyelewengan pendapatan pajak di Kota Makassar. Hal ini membuat kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menuai sorotan dari legislator Makassar.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Makassar Muhammad Iqbal Djalil menyebutkan, kinerja Bapenda Makassar harus mendapat evaluasi dari Penjabat Wali Kota Iqbal Suhaeb.

“Besarnya potensi kebocoran pendapatan khususnya dari segi pajak daerah harus mendapat perhatian dari wali kota Makassar. Posisi Bapenda harus dievaluasi, termasuk kinerja pejabatnya,” tegas Iqbal Djalil di Makassar, Selasa (20/8/2019).

Iqbal Djalil mencontohkan, hasil temuan di lapangan menunjukkan ada rumah makan di kawasan Boulevard Makassar mendapatkan hingga ratusan juta rupiah, tapi berdasarkan laporan yang diterima Komisi B DPRD Makassar, pembayaran pajaknya sangat kecil dan tidak sebanding dengan revenue restoran tersebut.

Sebelumnya, Koordinator Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI, Aldiansyah Malik Nasution mengkritik pendapatan pajak daerah Kota Makassar yang rendah, karena banyaknya wajib pajak bandel.

Choki–sapaan akrabnya– sebelumnya di Makassar menyebutkan, Pendapatnan Asli Daerah (PAD) Makassar memang belum maksimal. Penyebabnya karena banyaknya wajib pajak, khususnya pelaku usaha hotel dan restoran yang bandel dan belum menyetorkan hasil pungutan pajak dari konsumen.

“Banyak wajib pajak yang bandel. Pajak konsumen tidak disetor ke Pemkot. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Choki pada acara sosialisasi kepatutan pajak di Makassar.

Oleh karena itu KPK dengan kewenangan koordinasinya meminta kepada Bapenda Makassar untuk menyerahkan data tunggakan pajak hotel dan restoran. Salah satu yang terungkap sebagai penunggak pajak adalah Hotel Rindra yang ternyata menunggak pajak Rp 6 miliar.