Puluhan tahun lamanya sejak didirikan, insan Pers di penjuru tanah air masih mengalami serangkaian aksi kekerasan.

Jakarta, Editornews.id – Aksi kekerasan terhadap insan pers paling baru yaitu yang terjadi di depan gedung DPR. Sejumlah jurnalis mengalami kekerasan dan intimidasi oleh oknum aparat kepolisian saat meliput aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR, Jumat (16/8).

Sedikitnya enam jurnalis menjadi korban kekerasan dan intimidasi oknum aparat.

Atas fakta tersebut, pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Dar Edi Yoga menyesalkan kejadian itu.

Edi menyampaikan, kendati kebebasan pers di Indonesia sudah mengalami peningkatan pasca reformasi. Namun demikian, hal itu tidak berbanding lurus dengan kekerasan yang dialami wartawan.

“Kekerasan kepada wartawan masih terjadi. Kemarin di DPR,” ujar Edi Yoga saat jadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Optimalisasi Peran Media Dan Milenial Dalam Mewujudkan Rokonsiliasi Pasca Pemilu 2019” di Hotel Sofyan, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2019).

Dalam diskusi yang digelar Perhimpunan Mahasiswa Jakarta ini, Edi menegaskan bahwa masih banyak pengaduan media massa ke Dewan Pers terkait pemberitaan.

Edi juga menyayangkan jika saat ini masyarakat lebih suka mengakses informasi hanya bersumber pada media sosial.

“Masyarakat lebih tertarik di medsos karena penyebarannya luar biasa. Saya tidak tau kenapa, apa karena kemasan yang digoreng pihak-pihak tertentu,” tandas dia.

Di tempat yang sama, Karyono Wibowo juga menyampaikan hal serupa. Dia mengatakan peran media cukup luar biasa. Media sebagai agen control, jangan hanya menyebarkan informasi, tapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Jadi informasi yang disampaikan harus mengedukasi masyarakat. Media harus ikut meredam konflik,” kata Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) ini.

Menurut Karyono, jika media tak memberikan edukasi terhadap masyarakat maka polarisasi yang terjadi semakin menguat. Apalagi, kata dia, polarisasi masyarakat ini disebabkan karena perbedaann pilihan politik, seperti yang terjadi pada masa Pilpres 2019 lalu.

“Karena pemberitaan media dampaknya luar biasa. Dampaknya disintegrasi bangsa,” katanya.

Karyono juga mengingatkan elit politik tidak agar menggunakan isu SARA dalam kontestasi politik. Sebab, lanjut dia, jika isu SARA yang digaungkan untuk menjatuhkan lawan politik maka masyarakat semakin terpolarisasi.

“Kalau diperbaiki, itu sangat lama. Ibarat luka, lukanya terlalu dalam,” katanya.

Sementara itu Ketua Umum GPII Masri Ikoni menyampaikan bahwa peran media cukup vital dalam menyejukkan situasi dan kondisi bangsa.

Dalam kontestasi politik, Masri mengatakan media tidak hanya menyampaikan informasi sebuah peristiwa tapi juga ikut andil dalam pergolakan masyarakat jika informasi yang disampaikan media tersebut tidak menyejukkan.

“Jadi media tidak hanya membangun tapi juga bisa menghancurkan,” tutupnya.