Editornews.id, Jakarta – Front Rakyat Anti Korupsi (FRAKSI) mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan tindakan kekerasan yang diduga dilakukan sekelompok oknum yang mengaku sebagai pendukung Airlangga Hartarto.

Pelaporan itu dibuat lantaran, aksi demonstrasi yang dilakukan FRAKSI di depan Gedung Merah Putih KPK yang menuntut pengusutan tuntas dugaan keterlibatan Airlangga Hartarto dalam kasus PLTU Riau-1, telah diintimidasi dan sempat mengalami kekerasan.

Kronologis dugaan kekerasan itu berawal dari aksi demonstrasi Ratusan massa anggota FRAKSI di depan gedung KPK, Senin siang sekira pukul 11.00 WIB, saat itu, FRAKSI sempat adu mulut dengan sekelompok Preman yang diduga berasal dari pendukung Airlangga Hartarto.

“Saat kami akan menggelar aksi di depan Gedung KPK, kami dicegat oleh sekelompok preman; Lebih kurang 30 orang, diduga pendukung Airlangga. Kami dipaksa oleh mereka untuk tidak menggelar aksi dan jika dilanggar mereka ancam akan terjadi gesekan di lapangan,” ujar FRAKSI dalam siaran pers yang diterima redaksi, Selasa Sore (17/9/2019).

foto: dok. Editornews.id.

“Kami tak ingin ribut, kami hanya ingin sampaikan aspirasi dengan damai dan mereka mengambil paksa spanduk yang kami bawa, bahkan dalam insiden tersebut telah terjadi pemukulan kepada sodara Yonpi dan juga telah terjadi kekerasan verbal kepada semua temen-temen FRAKSI,” tandasnya.

Menurut FRAKSI, bila gedung KPK tidak bersih dari premanisme, maka akan membahayakan Demokrasi dan penegakan Hukum terhadap KKN. “Ini buruk buat rakyat,” kata FRAKSI dalam rilis tersebut.

FRAKSI mengungkapkan, sampai pukul 12.30 WIB, mereka para terduga preman yang berbadan tegap dan identik berasal dari Indonesia Timur masih bergerombol dan berjaga di warung sekitar Gedung KPK. Menurut FRAKSI, dengan adanya sekelompok orang yang diduga Preman itu, makin menguatkan dugaan bahwa Airlangga tersangkut KKN PLTU.

“Dari uraian kronologi yang menimpa kami di depan KPK, merupakan coretan demokrasi. Seharusnya dalam negara demokrasi tidak terjadi hal seperti ini karna ini telah melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kami mengharap pihak Polri mengusut para preman tersebut agar negara Indonesia yang berlandaskan hukum tidak menjadi negara bar-bar,” kata FRAKSI.

Sebagai korban kekerasan, FRAKSI meminta Polisi untuk melakukan penyelidikan apakah ancaman kekerasan ini sepengetahuan Airlangga atau tidak?

Diketahui, ratusan massa FRAKSI menggeruduk Gedung KPK kemarin. Dalam aksinya mereka mendesak KPK untuk serius menangani dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (AH) dalam kasus PLTU Riau-1.

Dalam aksinya, menurut kordinator Lapangan, Rangkuti dalam rilisnya, FRAKSI menyampaikan tiga tuntutan kepada KPK, sebagai berikut:

1. Usut tuntas KKN PLN tanpa pandang bulu!

2. Usut tuntas kasus PLTU RIAU dan pihak-pihak terkait tanpa tebang pilih !

3. Segera tanggkap dan adili Airlangga Hartarto serta pihak-pihak terkait !

Namun dalam aksi tersebut, dari informasi kepada wartawan, FRAKSI mengungkap ada sekelompok diduga preman yang mengaku oknum pendukung Airlangga Hartarto telah mengintimidasi peserta aksi.

Patut diduga, KPK sudah tidak steril dari preman yang mengaku-ngaku oknum pendukung AH. Bahkan ada satu peserta Aksi dari FRAKSI yang mengaku sempat dipukuli preman-preman tersebut.

Saat berita ini dirilis, belum diketahui apa tanggapan dari Ketum Golkar terkait tuntutan FRAKSI dan adanya aksi kekerasan dari sekelompok Preman yang mengaku pendukungnya. (*)