Editornews.id, Jakarta – Mantan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BB-POM) Surabaya, Drs. Sapari Apt. M.Kes yang “disingkirkan paksa” oleh Kepala BPOM Penny Kusumastuty Lukito. MCP berbuntut panjang. Selain menggugat Kepala BPOM, Sapari juga melaporkan kasus ini ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tak cukup sampai disitu, Sengketa SK Pensiun TMT yang jadi pokok perkara gugatan kedua Sapari terhadap Kepala BPOM juga dibawa Sapari ke Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan ke Komisi IX DPR RI.

Melalui surat yang dilayangkan ke DPR RI pada tanggal 5 April 2019, dan khususnya surat untuk Komisi IX DPR RI yang dilayangkan sejak 25 Juli 2019, Sapari mengupas bagaimana keberatan dirinya terkait dengan adanya ketidakadilan, ketidakbenaran dan ketidakmartabatan bahkan “penzholiman”, tidak saja terhadap Sapari dan Anak-anaknya, namun juga terhadap isteri Sapari.

“Perkenankan saya menyampaikan keberatan adanya ketidakadilan, ketidakbenaran dan ketidakmartabatan bahkan “penzholiman” terhadap diri saya dan anak isteri ini Kepada Yth. Ketua DPR RI khususnya Ketua Komisi IX DPR RI, dimana ditengah penanganan tindak pidana Kosmetika dan Pangan tanpa ijin edar (TIE) yang saya lakukan bersama tim Penyidik PNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya terhadap PT. Natural Spirit (D’Natural) Jl. DR Soetomo No. 75 Surabaya, justru saya mendapatkan perlakuan yang tidak benar dan tidak adil yaitu Pemberhentian/Pencopotan saya sebagai Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya oleh Kepala Badan POM tanpa alasan dan dasar yang jelas.” tulis Sapari sebagaimana dikutip dari Akuratnews.com, Minggu, (18/8/2019).

Sapari membeberkan bahwa Kepala BPOM diduga telah melanggar hukum karena telah memaksa dirinya pensiun sebelum waktunya sebagai Kepala BB-POM di Surabaya.

“Hal ini adalah bentuk kesewenang-wenangan Tergugat sekaligus Pembanding, Kepala BPOM terhadap bawahannya, sehingga patut diduga jika saya (telah) “disingkirkan secara paksa”. kata Sapari.

Sebelumnya, Sapari memang dikenal memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai ASN. Beberapa prestasi ketika Dia menjabat sebagai Kepala BB-POM di Banjarmasin dan Kepala BB-POM di Surabaya berhasil dicapai, bahkan sebelum mencapai 2 (dua) tahun menjabat memperoleh beberapa piagam penghargaan dari Kepala Badan POM.

Diantaranya, penghargaan “Atas Keberhasilan Mengungkap dan Menindak Pelaku Tindak Pidana di Bidang Obat Tanpa Izin Edar (TIE) dan Obat Kadaluarsa Pada Operasi Gabungan Nasional Tahun 2017 di Wilayah Banjarmasin”. Selain itu, Sapari pada tanggal 28 Februari 2018 juga menerima piagam penghargaan “Sebagai Kepala Balai Besar POM Terbaik”.

“Seharusnya Kepala BPOM menjaga dan mempertahankan ASN-ASN seperti dirinys yang sudah bekerja penuh dedikasi, tanggung jawab, profesional, dan berintegritas. Bukan malah “menyingkirkannya secara paksa.” kata Sapari.

Dedikasi Sapari selama menjadi ASN diantaranya, bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) sekitar 9 (sembilan) tahun, sejak bulan Maret 2008 hingga April 2017. Sapari Kemudian per tanggal 3 Mei 2017 menjabat sebagai Kepala BB-POM di Banjarmasin, lalu per 15 Februari 2018 Sapari dimutasi sebagai Kepala BB-POM di Surabaya, dengan cakupan wilayah kerja 38 kab/kota, lebih besar dibanding Banjarmasin yang cakupan wilayahnya hanya 13 kab/kota, artinya secara kewilayahan adalah promosi.

Namun pada tanggal 19 September 2018, tiba-tiba Sapari dicopot dari jabatannya sebagai Ka BB-POM Surabaya oleh Kepala BPOM Penny K. Lukito disebut tanpa alasan yang jelas.

Atas dasar itulah Sapari kemudian menggugat Kepala BPOM ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan berhasil memenangkan gugatan tersebut. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim PTUN Memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala BPOM RI Nomor KP.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018, tentang Memberhentikan dengan Hormat PNS atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes NIP. 195908151993031001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV-b) dari Jabatan Ka BBPOM di Surabaya beserta lampirannya;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BPOM RI Nomor KP 05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018, tentang Memberhentikan dengan Hormat PNS atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes, NIP 195908151993031001 Pangkat/Gol. Pembina TK.I (IV-b) dari Jabatan Ka BBPOM di Surabaya beserta lampirannya;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebagai Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun anehnya, sehari setelah putusan PTUN Jakarta tanggal 8 Mei 2019 tersebut, tepatnya tanggal 9 Mei 2019 pukul 14:08 wib, Sapari malah menerima Surat Keputusan (SK) TMT Pensiun tanggal 1 Oktober 2018 dengan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN tanggal 20 Maret 2019 padahal berkas kelengkapan belum terpenuhi atau belum lengkap.

Menurut Sapari, ada indikasi manipulasi persyaratan kelengkapan berkas pensiun. “Kok bisa ditandatangani Perteknya oleh BKN ?, mengingat proses persidangan di PTUN Jakarta masih berlangsung hingga putusan tanggal 8 Mei 2019 dan SK Pensiun tersebut ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Maret 2019 oleh Kepala BPOM Penny K. Lukito MCP.” ujar Sapari.

“Ada kejanggalan atas ditetapkannya SK Pensiun tersebut, karena beberapa persyaratan pensiun berupa dokumen belum dilengkapi, namun tiba-tiba SK Pensiun tersebut keluar. Selain itu, perkara pemberhentian dari jabatan Kepala BB-POM di Surabaya masih berjalan di PTUN Jakarta, artinya bahwa ini belum final. Belum berkekuatan hukum tetap, sehingga tindakan apapun terhadap Sapari selaku Penggugat/Terbanding/Ka BB-POM di Surabaya tidak boleh dilakukan oleh Kepala BPOM selaku Tergugat/Pembanding,” tandasnya.

Sapari kemudian mengirimkan surat ke Presiden Joko widodo mendesak Presiden “memecat” Kepala BPOM, karena diduga telah melawan hukum dan tidak taat terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

“Bahkan sejak bulan November 2018 hingga Agustus 2019, lebih kurang 11 (sebelas) bulan, Drs. Sapari, Apt., M.Kes tidak menerima gaji yang menjadi “hak” nya sehingga tidak bisa menafkahi anak isteri.” kata dia.

Dalam surat yang dilayangkan ke Ketua DPR RI khususnya ke Komisi IX DPR RI, Sapari mendesak DPR RI, dalam Hal Ini Komisi IX DPR RI agar mendesak Presiden RI “mencopot” Kepala Badan POM Dr. Ir. Penny K Lukito, MCP.

Namun sayangnya, baik Ketua DPR RI, Bambang Soesatya atau pun Ketua Komisi IX DPR RI hingga saat ini belum juga membalas atau merespon surat Sapari. Belum diketahui apa yang menjadi dasar DPR RI belum merespon surat Sapari.

Sementara, Kepala BPOM sangat sulit untuk dimintai keterangan terkait persoalan ini, terakhir redaksi menghubungi Kepala BPOM Penny K. Lukito melalui pesan Whats App pada tanggal 2 Agustus 2019, namun pesan redaksi belum juga dibalas. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Kepala BPOM.**